_Ketua DPW KJNI Sumut kritik sikap Erwin Bachari yang dinilai menghindar saat diminta klarifikasi. “Jabatan publik dibayar rakyat, harus dipertanggungjawabkan"
Reza mengingatkan kepercayaan masyarakat dibangun melalui keterbukaan, bukan sikap tertutup.
“Publik hanya minta satu hal: kejelasan. Siapa yang beri izin, siapa yang tahu kegiatan itu, siapa yang bertanggung jawab, dan kenapa setelah polemik meledak justru semua seakan saling cuci tangan,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala DLH Kabupaten Langkat Erwin Bachari belum memberikan klarifikasi resmi atas polemik pemangkasan pohon maupun dugaan penyebarluasan pesan konfirmasi wartawan.
Dr. M. Sa’i Rangkuti, S.H., M.H., selaku penasihat…
Penasihat hukum menyatakan tidak pernah menerima surat pencabutan…
Ia juga menjelaskan bahwa penetapan tersangka harus didasarkan…
Yang dananya bersumber dari Dana Pinjaman Daerah Pemulihan…
“Dari kegiatan tersebut, satu orang mendapatkan Rp 10…
Dalil-dalil yang disampaikan penggugat harus diuji melalui tahapan…