Dukung Kedan News
Klik gambar untuk mengetahui cara mendukung Kedan News.
Menurut Fauzi, besarnya SILPA harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh karena mengindikasikan masih terdapat ruang perbaikan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengendalian program pembangunan.
“Kondisi ini tidak boleh dipandang sebagai keberhasilan dalam penghematan anggaran, sebab pada saat yang sama masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, seperti banjir, kerusakan infrastruktur jalan dan drainase, keterbatasan pelayanan kesehatan, kebutuhan sarana pendidikan, pengelolaan sampah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Setiap rupiah anggaran yang tidak dapat dimanfaatkan secara optimal berarti terdapat kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi,” ujar Fauzi.
Karena itu, Fraksi Gerindra meminta Pemko Medan melakukan evaluasi terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki tingkat serapan anggaran rendah, memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran, mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, serta memperkuat pengawasan pelaksanaan program.
Fraksi tersebut juga menyatakan sependapat dengan rekomendasi Badan Anggaran DPRD Kota Medan agar penggunaan SILPA pada perubahan APBD diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban daerah dan membiayai program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
