Fauzi menyampaikan, Fraksi Gerindra berpandangan bahwa tingginya SILPA mengindikasikan masih adanya ruang perbaikan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengendalian program pembangunan daerah.
Menurut pandangan fraksi yang dibacakannya, meskipun sebagian SILPA dapat muncul akibat efisiensi anggaran, besarnya nilai SILPA Tahun Anggaran 2025 juga menunjukkan adanya program dan kegiatan yang belum terlaksana secara optimal, rendahnya serapan anggaran pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta belum sinkronnya perencanaan dengan pelaksanaan di lapangan.
Gerindra menilai kondisi tersebut tidak sepatutnya dipandang sebagai keberhasilan penghematan anggaran apabila pada saat bersamaan masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan pelayanan publik dan pembangunan.
“Kondisi ini tidak boleh dipandang sebagai keberhasilan dalam penghematan anggaran, sebab pada saat yang sama masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, seperti banjir, kerusakan infrastruktur jalan dan drainase, keterbatasan pelayanan kesehatan, kebutuhan sarana pendidikan, pengelolaan sampah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Setiap rupiah anggaran yang tidak dapat dimanfaatkan secara optimal berarti terdapat kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi.”












