Puluhan Kredit Menggunakan Identitas Orang Lain
Berdasarkan fakta persidangan, perkara bermula dari rencana pendirian PT Kartika Hutama Group yang disebut akan menjalankan usaha ternak burung puyuh dan kandang ayam.
Modal usaha kemudian diperoleh melalui fasilitas KUR Mikro dengan menggunakan identitas orang lain. Para pemilik identitas tersebut disebut tidak pernah mengajukan kredit dan tidak memiliki usaha nyata.
Total terdapat 38 debitur dalam skema tersebut.
Dari jumlah itu, 23 nasabah diprakarsai M. Iqbal, sedangkan 15 nasabah lainnya diprakarsai Taqwanda Ahmad Subrata yang kini berstatus DPO dan disidangkan secara in absentia.
Sebanyak 31 kredit disebut fiktif, sementara tujuh lainnya menggunakan nama topengan. Total dana yang digelontorkan dalam skema kredit tersebut mencapai sekitar Rp2,6 miliar.
Persetujuan Kredit hingga Kredit Macet
Dalam perkara tersebut, Witia Pusen dinilai menyetujui permohonan kredit dengan hanya membaca dokumen melalui aplikasi digital tanpa menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana mestinya.
Sementara pencairan dana disebut dikuasai Taqwanda Ahmad Subrata.
Pembayaran cicilan pada tahap awal dilakukan menggunakan dana dari debitur lain. Skema tersebut kemudian berakhir dengan terjadinya kredit macet.
Selain kedua terdakwa dan Taqwanda, terdapat pihak lain bernama Ruslan yang juga berstatus DPO. Ia disebut mencari calon debitur fiktif dengan iming-iming bantuan Covid-19 sebesar Rp1 juta per orang.
Dalam skema tersebut, Ruslan disebut menerima upah Rp3 juta.
