Tujuannya untuk menguasai lahan perusahaan. Oknum tersebut juga ingin merampas tandan buah sawit (TBS) PT SPR.
Edy Sembiring menegaskan legalitas PT SPR atas lahan perkebunan yang dikelola, adalah berstatus hukum yang jelas, yakni dibuktikan dengan dokumen yang lengkap.
Dikatakan Edy Sembiring, izin HGU PT SPR yang beralamat di Desa Huta Bagasan Kecamatan Bandar Pasir Mandogei Kabupaten Asahan, sudah ada sejak tahun 1996 dan sudah mendapat izin HGU lahan dan sudah mengusahakan dengan menanam sawit selama 30 tahun.
âAda oknum oknum tertentu yang diduga memprovokasi warga seolah PT SPR tidak memiliki izin HGU resmi terhadap lahan tersebut. Disini kami malah yang sangat dirugikan atas adanya unjuk rasa yang diketahui dipimpin oleh FS dan EEP selaku yang mengaku Penasehat Hukum Aliansi Masyarakat Tani Hutabagasan Bersatu,â jelas Edy Sembiring.
Disebut Edy lagi, perusahaan sudah pernah melakukan mediasi dari Polres Asahan sampai ke DPRD Kabupaten Asahan. Namun saat itu pihak warga yang keberatan maupun oknum provokator, tidak mampu menunjukkan bukti bukti dokumen legalitas kepemilikan lahan.
âHanya kami yang mampu menunjukkan semua dokumen dan izin legalitas yang lengkap, adapun oknum oknum tersebut bicara mengada ada dan melakukan intimidasi,â sebut Edy.












