Dijelaskan Parlindungan, sudah pasti jika pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Kota Medan diterapkan, ada pembebanan keuangan yang berdampak langsung terhadap APBD Kota Medan kedepannya baik dari sisi pajak dan retribusi Daerah serta sarana dan prasarana dalam urusan penanaman modal. Dan terkait hal tersebut mohon penjelasannya.
Pada Ranperda ini bahwa bidang usaha skala prioritas yang memperoleh insentif dan kemudahan yang meliputi bidang pangan, infrastruktur, energi dan perdagangan, bila peraturan ini diterapkan nantinya akan berimplikasi kepada para pelaku UMKM yang memiliki modal terbatas, khususnya pada bidang pangan serta perdagangan.
Lanjut Parlindungan mengatakan, Untuk itu kami berharap bagi UMKM-UMKM Yang bergerak pada bidang pangan serta perdagangan sudah seharusnya diberikan proteksi, sehingga tidak terimbas dari persaingan usaha dengan para pemilik modal. Kami minta tanggapannya dari pemerintah kota Medan.
Rapat Paripurna pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat dihadiri Wakil Wali Kota Medan H. Aulia Rahman mewakili Wali Kota Medan Bobby Nasution.
