Medan, kedannews.com – Pemerintah kembali melanjutkan komitmennya untuk menyalurkan kembali bantuan sosial bagi masyarakat miskin di Indonesia pada Januari hingga Oktober 2024.
Anggaran sebesar Rp 79,19 triliun disediakan pemerintah dalam bentuk bantuan beras 10 kg, bantuan sosial program keluarga harapan (Bansos PKH) untuk 10 juta keluarga, BLT El Nino, Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT), program Indonesia pintar.
Tetapi kebijakan Presiden Jokowi untuk menyalurkan bantuan sosial tersebut ke masyarakat miskin menimbulkan kontroversi di kalangan Paslon capres maupun timsesnya terkait usulan penundaan penyaluran Bansos.
Ketua Relawan Persatuan Nasional (RPN) Muhammad Ikhyar Velayati menilai usulan elit politik untuk menunda penyaluran bansos ke masyarakat akan berdampak pada kemiskinan massal.
“Elit politik yang ingin bansos ditunda tidak punya hati nurani, seharusnya mereka tahu saat ini ekonomi masyarakat pasca covid dalam tahap transisi, bantuan sosial dari pemerintah akan memperkuat daya beli dan daya hidup di masyarakat, jika bansos ditunda, sama saja dia ingin rakyat kembali miskin dan lapar ,” ungkap Ikhyar di Medan, Jum’at ( 5/1/2024).
