MEMPROSES ADSENSE...

Dukung Kedan News

Dukung Kedan News

Klik gambar untuk mengetahui cara mendukung Kedan News.

Politik

Rapat Paripurna DPRD Medan Sampaikan Laporan Pelaksanaan Reses V Dapil 1 hingga 5 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026, Keluhan Warga soal Infrastruktur, Bansos dan Keamanan Jadi Sorotan

×

Rapat Paripurna DPRD Medan Sampaikan Laporan Pelaksanaan Reses V Dapil 1 hingga 5 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026, Keluhan Warga soal Infrastruktur, Bansos dan Keamanan Jadi Sorotan

Sebarkan artikel ini

Berbagai persoalan infrastruktur, pelayanan publik, kesehatan, pendidikan hingga ekonomi masyarakat menjadi sorotan dalam laporan reses anggota DPRD Kota Medan Tahun Sidang 2025-2026.

Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen menyerahkan laporan hasil pelaksanaan Reses V Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026 Anggota DPRD Kota Medan kepada Wali Kota Medan, Rico Waas dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis No.1, Kota Medan, Senin (18/5/2026). (kedannews.co.id/Foto: Ist).

Dukung Kedan News

Dukung Kedan News

Klik gambar untuk mengetahui cara mendukung Kedan News.

Masyarakat meminta Dinas Sosial melakukan pendataan ulang penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan lansia, bantuan anak sekolah dan bantuan sembako.

Sejumlah warga bahkan disebut belum pernah menerima bantuan meskipun tergolong keluarga kurang mampu.

MEMPROSES ADSENSE...

Dalam laporan reses disebutkan beberapa warga seperti Sri Murni, Toni, Intan Purwanti, Sumini, Sriwahyuni dan Sartinem mengaku belum pernah menerima bantuan sosial maupun bantuan pendidikan.

Warga juga meminta adanya program bantuan untuk janda kurang mampu, anak yatim, lansia tunggal serta bantuan sosial untuk rumah ibadah.

Selain itu, masyarakat meminta pengawasan lebih ketat terhadap program bantuan sosial agar tidak terjadi ketidaktepatan sasaran.

Persoalan BPJS dan Layanan Kesehatan

Dalam bidang kesehatan, warga meminta peningkatan pelayanan BPJS Kesehatan dan program Universal Health Coverage (UHC).

Masyarakat mengaku masih sering ditolak menggunakan KTP saat berobat di rumah sakit, meskipun Pemerintah Kota Medan telah menjalankan program UHC.

Selain itu, warga juga mengeluhkan kartu BPJS yang tiba-tiba tidak aktif padahal masih digunakan.

Pengaduan DLH Kota Medan