MEMPROSES ADSENSE...

Dukung Kedan News

Dukung Kedan News

Klik gambar untuk mengetahui cara mendukung Kedan News.

Politik

Rapat Paripurna DPRD Medan Sampaikan Laporan Pelaksanaan Reses V Dapil 1 hingga 5 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026, Keluhan Warga soal Infrastruktur, Bansos dan Keamanan Jadi Sorotan

×

Rapat Paripurna DPRD Medan Sampaikan Laporan Pelaksanaan Reses V Dapil 1 hingga 5 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026, Keluhan Warga soal Infrastruktur, Bansos dan Keamanan Jadi Sorotan

Sebarkan artikel ini

Berbagai persoalan infrastruktur, pelayanan publik, kesehatan, pendidikan hingga ekonomi masyarakat menjadi sorotan dalam laporan reses anggota DPRD Kota Medan Tahun Sidang 2025-2026.

Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen menyerahkan laporan hasil pelaksanaan Reses V Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026 Anggota DPRD Kota Medan kepada Wali Kota Medan, Rico Waas dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis No.1, Kota Medan, Senin (18/5/2026). (kedannews.co.id/Foto: Ist).

Dukung Kedan News

Dukung Kedan News

Klik gambar untuk mengetahui cara mendukung Kedan News.

Banyak warga mengaku bantuan sosial mereka tiba-tiba dinonaktifkan meski kondisi ekonomi masih sulit dan masih memiliki anak yang bersekolah.

Beberapa warga juga mempertanyakan proses masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sementara lainnya mengeluhkan tidak pernah menerima bantuan meski telah bertahun-tahun tinggal di wilayah tersebut.

MEMPROSES ADSENSE...

β€œMohon dilakukan pendataan ulang bantuan sosial yang akurat sehingga penyaluran bantuan tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” bunyi salah satu aspirasi masyarakat.

Selain itu, masyarakat juga meminta tambahan kuota bantuan pendidikan seperti KIP dan PIP bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu serta bantuan bedah rumah untuk warga miskin.

Persoalan BPJS dan Layanan Kesehatan

Di bidang kesehatan, warga banyak mengeluhkan persoalan BPJS Kesehatan, terutama terkait BPJS PBI yang dinonaktifkan secara sepihak dan prosedur pelayanan yang dinilai berbelit-belit.

Masyarakat meminta Pemerintah Kota Medan melakukan pendataan ulang penerima BPJS gratis untuk warga miskin dan kurang mampu.

Selain itu, warga meminta proses rujukan rumah sakit dipermudah, pelayanan kesehatan ditingkatkan, serta tunggakan BPJS mandiri diberikan keringanan atau pemutihan.

Pengaduan DLH Kota Medan