Banyak warga mengaku bantuan sosial mereka tiba-tiba dinonaktifkan meski kondisi ekonomi masih sulit dan masih memiliki anak yang bersekolah.
Beberapa warga juga mempertanyakan proses masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sementara lainnya mengeluhkan tidak pernah menerima bantuan meski telah bertahun-tahun tinggal di wilayah tersebut.
βMohon dilakukan pendataan ulang bantuan sosial yang akurat sehingga penyaluran bantuan tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan,β bunyi salah satu aspirasi masyarakat.
Selain itu, masyarakat juga meminta tambahan kuota bantuan pendidikan seperti KIP dan PIP bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu serta bantuan bedah rumah untuk warga miskin.
Persoalan BPJS dan Layanan Kesehatan
Di bidang kesehatan, warga banyak mengeluhkan persoalan BPJS Kesehatan, terutama terkait BPJS PBI yang dinonaktifkan secara sepihak dan prosedur pelayanan yang dinilai berbelit-belit.
Masyarakat meminta Pemerintah Kota Medan melakukan pendataan ulang penerima BPJS gratis untuk warga miskin dan kurang mampu.
Selain itu, warga meminta proses rujukan rumah sakit dipermudah, pelayanan kesehatan ditingkatkan, serta tunggakan BPJS mandiri diberikan keringanan atau pemutihan.












