MEMPROSES ADSENSE...

Dukung Kedan News

Dukung Kedan News

Klik gambar untuk mengetahui cara mendukung Kedan News.

Politik

Rapat Paripurna DPRD Medan Sampaikan Laporan Pelaksanaan Reses V Dapil 1 hingga 5 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026, Keluhan Warga soal Infrastruktur, Bansos dan Keamanan Jadi Sorotan

×

Rapat Paripurna DPRD Medan Sampaikan Laporan Pelaksanaan Reses V Dapil 1 hingga 5 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026, Keluhan Warga soal Infrastruktur, Bansos dan Keamanan Jadi Sorotan

Sebarkan artikel ini

Berbagai persoalan infrastruktur, pelayanan publik, kesehatan, pendidikan hingga ekonomi masyarakat menjadi sorotan dalam laporan reses anggota DPRD Kota Medan Tahun Sidang 2025-2026.

Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen menyerahkan laporan hasil pelaksanaan Reses V Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026 Anggota DPRD Kota Medan kepada Wali Kota Medan, Rico Waas dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis No.1, Kota Medan, Senin (18/5/2026). (kedannews.co.id/Foto: Ist).

Dukung Kedan News

Dukung Kedan News

Klik gambar untuk mengetahui cara mendukung Kedan News.

Warga meminta Dinas Sosial Kota Medan melakukan pendataan ulang penerima bantuan seperti PKH, BPNT, KIP, BLT dan bantuan lansia karena dinilai masih banyak masyarakat miskin yang belum menerima bantuan.

Sebaliknya, masyarakat menilai masih ada warga yang tergolong mampu namun justru mendapatkan bantuan pemerintah.

MEMPROSES ADSENSE...

Banyak warga lanjut usia mengaku belum pernah menerima bantuan lansia meskipun telah berusia di atas 70 tahun.

Selain itu, warga juga mempertanyakan mekanisme pengaduan apabila ditemukan penerima bantuan yang tidak tepat sasaran.

Masyarakat meminta pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dilakukan secara rutin dan transparan agar bantuan benar-benar diterima warga yang membutuhkan.

Pendidikan Gratis dan Bantuan Anak Sekolah

Di bidang pendidikan, warga meminta pemerintah memperluas program pendidikan gratis bagi keluarga kurang mampu.

Masyarakat juga meminta bantuan Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), beasiswa hingga bantuan biaya sekolah diberikan lebih merata.

Sejumlah warga mengeluhkan masih adanya pungutan di tingkat PAUD, TK, SD dan SMP yang dianggap memberatkan masyarakat.

Pengaduan DLH Kota Medan